11 Sampai 25 Januari 2021, Kabupaten Cilacap Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

0
49
Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji pada Rapat tindak lanjut Inmendagri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
image_pdfimage_print

CILACAP – Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 126 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Dalam instruksi disebutkan antara lain bahwa kepala daerah di Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta untuk mengatur pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan covid-19.

Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, ditemui usai pelaksanaan rapat tindak lanjut Inmendagri di ruang Gadri pada Jum’at (8/1) mengatakan bahwa Pemkab Cilacap sudah mempunyai pedoman untuk pelaksanaan Inmendagri tersebut.

“Karena ini instruksi dari Mendagri yang langsung ke gubernur, bupati dan walikota, maka akan kita jalankan. Maka rapat hari ini untuk menindaklanjuti instruksi dari Mendagri. Kita sudah ada Perbup dan Perda, untuk itu pelaksanaannya harus betul-betul ditingkatkan. Kita akan bertindak mulai besok Senin (11) sampai tanggal 25 (Januari 2020)” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat nantinya akan dimonitor dan dievaluasi sampai ke tingkat desa.

“Hasil ini nanti akan dievaluasi. Bukan hanya di kota, yang penting juga di desa. Kita tidak ingin kecolongan kalau hanya ngurusi di wilayah kota saja,” jelasnya.

Kapolres Cilacap AKBP Derry Agung Wijaya.

Senada dengan Bupati, Kapolres Cilacap AKBP Derry Agung Wijaya juga menyatakan bahwa Perbup dan Perda di Kabupaten Cilacap sudah mencantumkan apa yang menjadi tindak lanjut Inmendagri.

“Instruksi tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Perbup Nomor 126 Tahun 2020 dan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Isinya hampir sama, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang kurang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu perlu pengawasan yang lebih intensif,” ujar Kapolres.

Sebagai tindak lanjut dari Perbup dan Perda tersebut, selama ini telah dilaksanakan operasi yustisi oleh Pemkab dengan melibatkan TNI dan Polri dan hasilnya cukup efektif.

“Perda 5 Tahun 2020 diikuti dengan kegiatan operasi yustisi tiga kali dalam sehari di tiga tempat yang berbeda. Memang sudah dinyatakan efektif namun belum maksimal. Karena itulah tadi kita melakukan rapat dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dianulir dan dijadikan barometer kedepan supaya Cilacap menjadi lebih baik. Karena operasi yustisi itu sangat efektif, buktinya adalah Cilacap yang tadinya masuk zona merah pelan-pelan saat ini semakin hari semakin membaik,” jelas Kapolres.

Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf.

Beberapa poin penting dalam pembatasan kegiatan masyarakat juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf.

“Untuk mal, toko modern mulai hari Senin (11/1) tutup jam 19.00 WIB, termasuk rumah makan sampai dengan tanggal 25. Kegiatan pagi sampai jam 19.00 silahkan. Makan ditempat hanya 25% dari kapasitas (tempat duduk). Kita tidak menutup hanya membatasi,” kata Sekda.