BPS Cilacap Canangkan Zona Integritas, Tingkatkan Pengawasan Kinerja dan Pelayanan Publik

0
93
Bupati, Wakil Bupati Forkopimda dan Kepala BPS Kabupaten Cilacap berfoto bersama usai pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dilingkungan BPS Kabupaten Cilacap.
image_pdfimage_print

CILACAP – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal laporan keuangan telah diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap. Hal ini menjadi salah satu syarat dalam pembangunan zona integritas. Selain itu, dalam hal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2019 BPS Kabupaten Cilacap memperoleh nilai B (baik), melebihi nilai minimal yang disyaratkan, yaitu C (cukup baik).

Hal tersebut dikatakan Kepala BPS Kabupaten Cilacap Toto Desanto, dalam laporannya pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di wilayah BPS Kabupaten Cilacap pada Selasa (17/6).

Acara yang berlangsung di ruang Gadri Pemkab Cilacap tersebut dihadiri oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, jajaran Forkopimda dan para pejabat dilingkungan Pemkab serta BPS Kabupaten Cilacap.

Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS bahwa pembangunan zona integritas merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi. “Pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk mendukung dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPS,” ujar Toto Desanto.

Menurut Toto Desanto beberapa penghargaan telah diraih setelah reformasi birokrasi diterapkan pada bidang pengelolaan anggaran. “Beberapa penghargaan dari KPPN Cilacap, antara lain peringkat kelima satuan kerja berkinerja terbaik kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2018 dan peringkat keempat Customer Excellence Award 2018,” kata Toto Desanto.

Toto menambahkan, ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas dilingkungan BPS Kabupaten Cilacap. “Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan mutu,” tambah Toto.

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

Bupati Cilacap dalam sambutannya menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh BPS serta berharap hal tersebut bisa dipublikasikan secara luas. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak termasuk masyarakat dapat mengambil peran dalam dalam reformasi birokrasi.

“Harapan saya, agar integritas pegawai BPS Kabupaten Cilacap menjadi “best practice” di semua lini pembangunan. Disamping itu, pencanangan zona integritas ini saya minta untuk dipublikasikan secara luas, sehingga semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Bupati.

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, namun harus diakui masih banyak permasalahan-permasalahan, untuk itu perlu dibangun zona integritas. “Perilaku dan permasalahan ini mendorong terbangunnya opini negatif birokrasi dan menjadikan birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten dan lain-lain. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, perlu dibangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” terang Bupati.

Kepada jajaran BPS, Bupati berharap untuk senantiasa meningkatan sinergi dan profesionalisme agar tercipta pelayanan yang optimal. “Penataan demi penataan harus terus dilakukan, tidak saja dari sisi manajerial, sumber daya manusianya, tetapi juga sarana dan prasarananya, termasuk berbagai faktor pendukungnya. BPS harus mampu meningkatkan kinerja organisasi, profesionalisme dan produktifitas kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelayanan yang optimal, pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan nyaman,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut turut pula dilaksanakan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di wilayah BPS Kabupaten Cilacap oleh Bupati, Kepala BPS dan Forkopimda.

Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di wilayah BPS Kabupaten Cilacap oleh Bupati, Kepala BPS dan Forkopimda.