Asisten Ekonomi Pembangunan

Nama         : Drs. WASI ARIYADI, M.M.
NIP            : 19620604 198711 1 001
Jabatan      : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan
Pendidikan  : S-2 Magister Manajemen
LHKPN        : Sudah Melaporkan Lihat

 

 

 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

Membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
c. pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
d. pelayanan administrasi bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
e. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
c. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar tercipta tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dasar : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 141 TAHUN 2021

Instagram
Telegram
WhatsApp