Sekda : Pegawai Non PNS/ASN Harus Mempunyai Kemandirian

CILACAP – Sejumlah pegawai non PNS/ASN dilingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap mendapat perpanjangan kontrak kerja di tahun 2021. Perpanjangan kontrak tersebut dituangkan dalam surat perjanjian kerja tahun 2021 yang diberikan pada saat pengarahan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) di ruang Jalabumi pada hari Selasa (12/1).

Hadir pada acara tersebut Asisten Pemerintahan Dian Setyabudi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Heru Susedyono, Kepala Bagian Umum Agung Widodo, dan perwakilan Bank Jateng Cabang Cilacap.

Kepala Bagian Keuangan dan Aset Setda Heru Susedyono.

Dalam laporannya, Heru Susedyono menyebutkan bahwa pegawai non PNS/ASN di Setda tersebar di sembilan unit kerja dengan berbagai jabatan.

“Jumlah pegawai non PNS/ASN di Setda sebanyak 41 orang diluar penerima tamu. Terbagi di sembilan unit kerja dengan jabatan sebagai tenaga administrasi, teknis, kebersihan, sopir, ajudan, dan pembantu sound system. Mereka juga mendapatkan fasilitas berupa BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” kata Heru Susedyono.

Sekda dalam sambutan dan pengarahannya mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kinerja pegawai non PNS/ASN selama ini dan berharap untuk bisa lebih ditingkatkan.

“Saya berterimakasih kepada bapak ibu semua baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kita di sekretariat daerah ini. Kehadiran bapak ibu mewarnai kegiatan yang ada di bagian-bagian. Saya harap pegawai non PNS/ASN harus mempunyai kemandirian. Buktikan peran pegawai non PNS/ASN ada di bagian, dan bagian membutuhkan peran pegawai non PNS/ASN. Sehingga ada ketergantungan bagian kepada anda,” kata Sekda Farid Ma’ruf.

Usai pengarahan oleh Sekda, acara dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pemberian fasilitasi kredit bagi pegawai non PNS/ASN di lingkungan Setda Kabupaten Cilacap.




11 Sampai 25 Januari 2021, Kabupaten Cilacap Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

CILACAP – Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 126 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Dalam instruksi disebutkan antara lain bahwa kepala daerah di Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta untuk mengatur pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan covid-19.

Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, ditemui usai pelaksanaan rapat tindak lanjut Inmendagri di ruang Gadri pada Jum’at (8/1) mengatakan bahwa Pemkab Cilacap sudah mempunyai pedoman untuk pelaksanaan Inmendagri tersebut.

“Karena ini instruksi dari Mendagri yang langsung ke gubernur, bupati dan walikota, maka akan kita jalankan. Maka rapat hari ini untuk menindaklanjuti instruksi dari Mendagri. Kita sudah ada Perbup dan Perda, untuk itu pelaksanaannya harus betul-betul ditingkatkan. Kita akan bertindak mulai besok Senin (11) sampai tanggal 25 (Januari 2020)” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat nantinya akan dimonitor dan dievaluasi sampai ke tingkat desa.

“Hasil ini nanti akan dievaluasi. Bukan hanya di kota, yang penting juga di desa. Kita tidak ingin kecolongan kalau hanya ngurusi di wilayah kota saja,” jelasnya.

Kapolres Cilacap AKBP Derry Agung Wijaya.

Senada dengan Bupati, Kapolres Cilacap AKBP Derry Agung Wijaya juga menyatakan bahwa Perbup dan Perda di Kabupaten Cilacap sudah mencantumkan apa yang menjadi tindak lanjut Inmendagri.

“Instruksi tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Perbup Nomor 126 Tahun 2020 dan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Isinya hampir sama, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang kurang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu perlu pengawasan yang lebih intensif,” ujar Kapolres.

Sebagai tindak lanjut dari Perbup dan Perda tersebut, selama ini telah dilaksanakan operasi yustisi oleh Pemkab dengan melibatkan TNI dan Polri dan hasilnya cukup efektif.

“Perda 5 Tahun 2020 diikuti dengan kegiatan operasi yustisi tiga kali dalam sehari di tiga tempat yang berbeda. Memang sudah dinyatakan efektif namun belum maksimal. Karena itulah tadi kita melakukan rapat dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dianulir dan dijadikan barometer kedepan supaya Cilacap menjadi lebih baik. Karena operasi yustisi itu sangat efektif, buktinya adalah Cilacap yang tadinya masuk zona merah pelan-pelan saat ini semakin hari semakin membaik,” jelas Kapolres.

Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf.

Beberapa poin penting dalam pembatasan kegiatan masyarakat juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf.

“Untuk mal, toko modern mulai hari Senin (11/1) tutup jam 19.00 WIB, termasuk rumah makan sampai dengan tanggal 25. Kegiatan pagi sampai jam 19.00 silahkan. Makan ditempat hanya 25% dari kapasitas (tempat duduk). Kita tidak menutup hanya membatasi,” kata Sekda.




Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Kantor Baru Spirit Baru

CILACAP – Penandatanganan prasasti menandai peresmian kantor Sekretariat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cilacap. Penandatanganan dilaksanakan oleh Ketua DWP Ny. Suswatiningsih Farid Ma’ruf pada Jum’at (8/1) dalam suatu acara sederhana.

Turut hadir pada acara tersebut Penasehat DWP Ny. Ira Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah (Sekda) Farid Ma’ruf selaku Pembina, jajaran Asisten Sekda, para Kepala Bagian dan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Kantor Sekretariat DWP Kabupaten Cilacap yang terletak dilingkungan Sekretariat Daerah telah selesai direnovasi dengan sumber dana APBD Perubahan 2020. Dalam sambutannya, Ketua DWP Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa renovasi kantor sekretariat DWP ini adalah sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan DWP.

“Rehab ini merupakan langkah dalam menyediakan sarana dan prasaran kegiatan Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang lebih nyaman. Diharapkan nantinya akan semakin menunjang kami dalam melaksanaan kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap ke depan,” katanya.

Penasehat DWP Kabupaten Cilacap Ny. Hj. Teti Rohatiningsih dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Farid Ma’ruf selaku Pembina mengharapkan agar dengan direnovasinya kantor Sekretariat DWP ini akan memberikan semangat baru dalam pelaksanaan kegiatan DWP.

“Saya berharap dan memberikan dorongan semangat, semoga dengan kantor yang telah direnovasi akan memberikan semangat dan spirit baru dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula potong tumpeng oleh Ny. Ira Syamsul Auliya Rachman untuk kemudian diserahkan kepada Ketua DWP. Selanjutnya penandatanganan prasasti dan dilanjutkan peninjauan ruangan.

Pengguntingan pita oleh Penasehat DWP Ny. Ira Syamsyul Auliya Rachman dan Ketua DWP Ny. Suswatiningsih farid Ma’ruf.




Konsultasi Publik RKPD 2022, Bupati Tegaskan Bangga Mbangun Desa Menjadi Acuan

CILACAP – Diawal tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Acara diselenggarkan di ruang Jalabumi Pemkab Cilacap pada Rabu (6/1) yang dihadiri oleh Bupati H. Tatto Suwarto Pamuji, Ketua DPRD Taufik Nurhidayat, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah (Sekda) Farid Ma’ruf, Ketua TP PKK Ny. Teti Rohatiningsih dan para pejabat dilingkungan Pemkab Cilacap.

Acara juga diikuti para kepala OPD, pimpinan BUMN/BUMD/Perusda, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara virtual.

Dalam sambutan pembukaannya, Bupati mengatakan bahwa forum konsultasi publik RKPD bisa dimanfaatkan untuk memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal penyusunan rencana kerja pembangunan daerah di tahun 2022.

“Kegiatan ini bertujuan agar koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, yang muara akhirnya adalah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022,” kata Bupati.

Hasil dari RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akhirnya menjadi APBD. Untuk itu, Bupati berharap agar hasil dari konsultasi publik RKPD tahun 2022 mampu mengakomodir berbagai program dan kegiatan, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Bangga Mbangun Desa

Seperti diketahui bahwa RKPD tahun 2022 adalah RKPD terakhir penjabaran operasional tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022. Pada RPJMD tersebut telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata, ”Bangga Mbangun Desa”.

Bupati meminta agar target-target yang masih kurang pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan ditahun sebelumnya untuk segera diperbaiki agar tercapai di akhir RPJMD 2017-2022. Untuk itu ia menekankan agar kebijakan Bangga Mbangun Desa dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022.

“Apa yang kurang kemarin, itu harus disempurnakan. Acuannya satu, yaitu Bangga Mbangun Desa dengan empat pilarnya, dalam merencanakan pembangunan kedepan,” katanya.

Konsultasi publik RKPD 2022 diisi dengan penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan 2017-2022 oleh Sekda Farid Ma’ruf, penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Ketua DPRD, paparan tentang Kerangka Keuangan Daerah oleh Kepala BPPKAD Subiharto dan paparan Arah kebijakan Keuangan Daerah Pemkab Cilacap Tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Sumbowo. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dengan moderator Sekda Farid Ma’ruf serta diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik.

Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf menandatangani berita acara hasil konsultasi publik dengan disaksikan oleh Bupati H. Tatto Suwarto Pamuji, Ketua DPRD Taufik Nurhidayat dan Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman.




Dari 75.000 Sertipikat, 26.000 Siap Diserahkan Kepada Masyarakat Kabupaten Cilacap

CILACAP – Sebanyak 26.000 sertipikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 di Kabupaten Cilacap telah siap untuk diserahkan kepada masyarakat dari total 75.000 sertipikat yang sudah diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor ATR/BPN Cilacap Karsono dalam laporannya usai mengikuti acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara pada Selasa (5/1).

Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji.

“Ada 30 masyarakat yang secara simbolis kita serahkan (sertipikatnya), nantinya ada sekitar 26.000 (sertipikat) yang siap kita serahkan. Setelah hari ini acara dengan Bapak Presiden, kami segera menyerahkan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Cilacap kurang lebih 26.000 dari 75.000 yang sudah kita selesaikan,” kata Karsono.

Kepala Kantor ATR/BPN Cilacap Karsono

Pada tahun 2021, jajaran ATR BPN Cilacap akan menyelesaikan 211.000 sertipikat program PTSL. Untuk itu Karsono mohon dukungan Pemkab dan masyarakat Kabupaten Cilacap agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

Di Kabupaten Cilacap, penyerahan sertipikat dilaksanakan di aula Kantor ATR/BPN yang dihadiri oleh Bupati H. Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, perwakilan Forkopimda dan perwakilan masyarakat penerima sertipikat.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa dalam proses PTSL di Kabupaten Cilacap, Pemkab dan Kantor ATR/BPN pernah berupaya untuk bisa menambah jumlah sertipikat dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Cilacap.

“Saya dan Kepala Kantor ATR/BPN beberapa kali menghadap Pak Menteri agar sertipikat PTSL ditambah mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cilacap dan juga jumlah penduduk. Dengan sertipikat tentunya bisa digunakan oleh masyarakat sebagai jaminan pinjaman modal,” jelas Bupati.

Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara.

 




Bupati : Tahun 2021 Tahun Pematangan Adaptasi

CILACAP – Mengawali kegiatan kedinasan di awal tahun, Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan bahwa tahun 2021 sebagai pematangan adaptasi. Ini artinya penerapan pola kehidupan baru sebagai dampak dari pandemi covid-19 harus semakin ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Bupati pada saat menjadi pembina apel pagi di lingkungan Pemkab Cilacap pada hari Senin (4/1/21) di halaman pendopo Wijayakusuma Cakti dengan penerapan protokol kesehatan. Apel diikuti oleh karyawan dan karyawati Sekretariat Daerah serta dihadiri oleh Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf, Ketua TP PKK Teti Rohatiningsih, para kepada OPD dan BUMD.

“Kenapa disebut adaptasi, karena sepanjang tahun 2020 lalu seluruh dunia dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, ekonomi terguncang, instalasi kesehatan kewalahan, sekolah serta lembaga pendidikan lainnya diliburkan, kegiatan sosial dan keagamaan banyak yang terganggu atau tertunda dan urusan pemerintahan dalam hal pelayanan masyarakat harus mencari model atau metode baru,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan juga akan bahaya virus baru yang merupakan mutasi dari covid-19 yaitu VUI-202012/01. Dengan gejala yang sama dengan covid-19, virus ini 70% lebih kuat daya transmisinya antar manusia.

“Hal ini menyebabkan penyebaran covid-19 semakin cepat, sehingga kedepannya semakin penuh tantangan dan penuh perjuangan untuk adaptasi yang semakin matang,” lanjut Bupati.

Para pejabat, Kepala OPD dan BUMD.

Bangga Mbangun Desa

Menurut Bupati, semangat Bangga Mbangun Desa bisa menjadi pilar-pilar dalam beradaptasi, karena didalamnya mencakup empat aspek dalam pembangunan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Lingkungan Sosial Budaya.

“Pada pilar Kesehatan kita harus siap dalam keadaan apapun, untuk menghadapi Covid-19 ini termasuk siap dalam  3T, Testing, Tracing and Treatment. Ini adalah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 selain 3M, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci tangan,” jelas Bupati dalam pilar Kesehatan.

Mengakhiri sambutannya Bupati berpesan kepada seluruh peserta apel untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat dan menjadikannya budaya hidup.

“Hidup sehat harus menjadi budaya hidup dan hidup sehat harus menjadi patok budaya baru dalam menghadapi wabah  Covid-19 ini,” pungkasnya.

Peserta apel pagi dari jajaran Sekretariat Daerah Cilacap.




Apel Gelar Pasukan Untuk Ciptakan Rasa Aman dan Kondusif

CILACAP – Pelaksanaan penegakan hukum harus secara profesional dan proporsional, untuk itu tindakan tegas namun humanis harus diterapkan terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutannya pada saat apel gelar pasukan pengamanan malam tahun baru 2021 di pendopo Wijayakusuma Cakti pada Kamis (31/12) malam.

“Laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik dan lengkapi sarana dan prasarana yang memadai,” kata Bupati.

Apel digelar untuk menunjukan kesiapan jajaran aparat keamanan, instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan malam tahun baru 2021. Hal ini dilaksanakan agar situasi dan ketertiban di wilayah Kabupaten Cilacap tetap aman dan kondusif.

Pada pergantian tahun baru 2021, Pemkab Cilacap melarang segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran covid-19.

Apel diikuti oleh jajaran TNI-Polri dan instansi terkait. Hadir pada kesempatan tersebut jajaran Forkopimda dan para pejabat dilingkungan Pemkab Cilacap.

Doa Akhir Tahun

Sebelum pelaksanaan apel gelar pasukan, Bupati juga melaksanakan doa bersama di akhir tahun 2020. Doa dilaksanakan di ruang Prasanda yang diikuti oleh Forkopimda, tokoh agama dan para pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.

Kegiatan diawali dengan sholat Isya berjamaah dengan penerapan protokol kesehatan. Doa dipimpin oleh Gus Huda, pengasuh pondok pesantren Assafi’iyyah Kecamatan Majenang.

Doa bersama.




Mari Cegah Pungli

 

 




IGA 2020, Cilacap Raih Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif

CILACAP – Kabupaten Cilacap menjadi salah satu peraih penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada Innovative Government Award (IGA) 2020. IGA diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dinilai Terinovatif dan Sangat Inovatif di Indonesia. Acara Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, pada malam puncak IGA di The Sultan Hotel and Residence, Jumat (18/12) dengan mengikuti Protokol Kesehatan PSBB Pandemi Covid-19 secara ketat.

Wakil Bupati (Wabup) Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang hadir untuk menerima penghargaan tersebut merasa bangga dan bersyukur atas keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

“Saya bersyukur atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu Innovative Government Award. Penghargaan ini merupakan penilaian, apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan inovasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif,” kata Wabup usai menerima penghargaan.

Wabup berharap dengan diraihnya penghargaan ini akan meningkatkan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Dengan adanya penghargaan ini semoga mendorong dan memotivasi pemerintah daerah kami, Kabupaten Cilacap untuk terus melakukan inovasi daerah dibidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah,” tambah Wabup.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada malam puncak IGA 2020.

Mendagri Dorong Inovasi Daerah

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya pada acara penghargaan tersebut mengatakan bahwa IGA merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar Pemda se-Indonesia semakin berinovasi tinggi dalam mengelola pemerintahan.

“Dengan demikian, publik semakin dilayani dengan tepat dan efisien oleh pemda. Dalam masa otda (otonomi daerah), sudah sewajarnya bahwa ‘inovasi’ merupakan kata kunci penting bagi pemda,” kata Mendagri

Lebih lanjut, Mendagri berpesan agar dalam menggelar pemerintahan, pemda selalu terampil dalam mengharmonisasikan bauran antara garis kebijakan Pemerintah Pusat dengan inisiatif daerah. Dengan demikian, efek dari inisiatif daerah, akan selalu selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. “Dalam inovasinya, sudah tentu pemda pun harus memerhatikan harmonisasi tersebut,” kata Mendagri.

Penyelenggara IGA adalah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dengan mitra Majalah TopBusiness. Kegiatan yang diawali pada tahun 2007 ini merupakan bentuk penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemda dalam penyelengaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Selain menerima penghargaan, pemerintah daerah terinovatif juga mendapatkan dana insentif daerah.

Melalui penilaian dan penghargaan IGA ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi Pemda untuk terus melakukan inovasi daerah dibidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (ketiga dari kanan) berfoto bersama penerima penghargaan dari kabupaten-kabupaten lain.




Rakor Lintas Sektoral, Bupati Ingatkan Masyarakat Untuk Tidak Rayakan Tahun Baru

CILACAP – Bupati Cilacap yang diwakil oleh Wakil Bupati (Wabup) Syamsul Auliya Rachman membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah Lintas Sektoral Akhir Tahun 2020. Rapat digelar di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) pada hari Selasa (15/12) dengan dihadiri oleh Sekda Farid Ma’ruf, jajaran Asisten Sekda dan diikuti secara virtual oleh Forkopimda serta para kepala OPD.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wabup mengatakan bahwa rakor ini menjadi media komunikasi unsur pimpinan dengan pejabat daerah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan.

“Dengan adanya kegiatan ini akan tercipta kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” kata Bupati.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Bupati pada rakor ini diantaranya adalah peningkatan kasus konfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Cilacap yang masih cukup tinggi. Untuk itu diperlukan langkah yang lebih efektif dalam upaya penanganannnya.

“Kita harus tingkatkan koordinasi dan sinergitas semua elemen termasuk masyarakat sehingga terwujud langkah nyata dalam mengendalikan penyebaran covid-19. Selain itu, peningkatan penegakan disiplin protokol kesehatan sehingga menjadi kebutuhan individu dan pola hidup masyarakat disaat pandemi,” jelas Bupati.

Natal dan Tahun Baru

Terkait dengan perayaan Natal, tentunya harus diupayakan agar kondusifitas wilayah menjadi perhatian bersama, karena perayaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya minta agar saudara dapat menjaga kondusifitas wilayah dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga saudara-saudara kita dapat merayakan dan melaksanakan rangkaian ibadah Natal dengan khidmat dan tentu saja tetap menegakan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan covid-19,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru dengan berkerumun atau mengundang massa karena berpotensi pada penularan Covid-19.

“Sedini mungkin kita ingatkan kepada masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru dengan berkerumun ataupun hal lainnya yang akan dapat menjadi sebab penularan covid-19,” tegas Bupati.

Rakor Perangkat Daerah Lintas Sektoral dipimpin oleh Sekda Farid Ma’ruf dengan narasumber Asisten Pemerintahan Sekda Dian Setyabudi dan Kapolres AKBP Derry Agung Wijaya.