Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Nama         : Drs. YUNI KUSTOWO, M.Si.
NIP            : 19680605 198803 1 006
Jabatan      : Kabag Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Pendidikan  : S-2 Magister Ekonomi Pembangunan
LHKPN        : Sudah Melaporkan

 

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengordinasian pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
d. penyusunan bahan kebijakan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
g. pengelolaan administrasi bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
1). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;
2). Sub Bagian Otonomi Daerah;
3). Sub Bagian Kerjasama.

Dasar : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 25 TAHUN 2019