Cilacap miliki 143 Bumdes, BRI gelar Gathering

0
951
Bupati Cilacap beri sambutan dihadapan gathering Bumdes
image_pdfimage_print

HUMAS CILACAP. BRI Kantor Cabang Cilacap menggelar gathering Badan Usaha milik desa/Bumdes, di Hotel Fave Cilacap, Kamis (25/04). Gathering dibuka oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Gathering diikuti para Kepala Desa dan Camat, dihadiri Kepala Dinas Pertanian Ir. Gunawan, MM, Kepala Dispermades yang diwakili Sekretaris Dinas Suranto dan jajaran BRI Cilacap serta undangan lain.

Kepala BRI Cabang Cilacap, Muhyidin Zaenal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sosialisasi tentang BUMdes secara nasional sudah dilakukan sejak tahun 2014. Keberadaan Bumdes hingga 2017 secara nasional mencapai 18.446 buah.

Sebelumnya pada 2016, lanjut Muhyidin, BRI sudah menjalin kemitraan dengan Pemerintah berupa Mou untuk pendirian dan memajukan Bumdes. Mou tersebut memuat kemitraan untuk melaksanakan edukasi dibidang keuangan, termasuk kalau Bumdes mengalami kekurangan modal bisa mengajukan melalui KUR dan simpedes.

Perkembangan Bumdes juga diharapkan bisa melayani pelayanan umum seperti pembayaran rekening air Pdam, rekening listrik, penyewaan alat-alat, sewa tranportasi dan usaha perdagangan.

Sementara itu, Kepala Dispermades yang diwakili Sekretaris Dinas, Suranto menyampaikan, dari 269 desa yang ada di Kabupaten Cilacap, yang sudah memiliki Bumdes hingga akhir 2017, jumlahnya baru mencapai 143 buah.

Di tahun 2018 ini, lanjut Suranto, Pemkab akan terus mendorong agar desa-desa lain bisa membentuk Bumdes. Dispermades juga sudah melakukan kegiatan untuk mendorong hal tersebut diantaranya dengan menggelar Management Bumdes beberapa waktu lalu, yang diikuti para peserta se distrik Kroya dan Cilacap.

Harapan Pemkab, pada tahun ini, desa yang belum memiliki Bumdes, dapat segera membentuk Bumdes, dan Pemkab terus mendorong hal itu, ujar Suranto.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan yang sama mengatakan, perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi kewenangan yang luas bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah desa, lanjut Bupati, diharapkan bisa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan serta menciptakan lapangan kerja, maka Pemerintah Desa dapat membentuk dan atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, ujar Bupati.

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Cilacap mendukung upaya pendirian BUMDes dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Cilacap. Dengan Perda tersebut diharapkan setiap Desa dapat menangkap peluang yang ada dengan mengoptimalkan potensi yang ada di setiap Desa yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi unggulan daerah Kabupaten Cilacap adalah adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan bagian terbesar yaitu mencapai 99,34% dari jumlah usaha ekonomi produktif dan rata-rata peningkatan UMKM memiliki pertumbuhan yang baik.

Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 peningkatan UMKM antara 11,29 sampai 12,48%. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan yang sangat mengembirakan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja terampil setempat.

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah umumnya memanfaatkan bahan baku dan bahan tambahan hasil pertanian, perikanan dan kerajinan yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki pasar luas di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Hasil UMKM yang menjadi unggulan Kabupaten Cilacap, antara lain sale pisang, keripik pisang, gula kelapa/ gula semut, pengolahan hasil perikanan, kripik tempe, batik khas Cilacap, kerupuk dan berbagai hasil kerajinan yang berbasis budaya daerah serta inovasi baru yang melahirkan berbagai produk kreatif.

Namun demikian harus diakui bahwa UMKM masih menghadapi permasalahan, seperti persoalan terbatasnya modal yang dimiliki, pemasaran yang terbatas, kualitas kemasan produk yang belum memenuhi standar. Permasalahan ini tentunya menjadi tugas kita untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan tersebut, ujar Bupati. (hromly)