Pemkab Cilacap dan Pemkot Banjar Tandatangani Kesepakatan Batas Daerah

0
92
Pemerintah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah lakukan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Dengan Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat di Ruang Gadri Komplek Rumah Dinas Bupati Cilacap pada Senin (06/12/21)
image_pdfimage_print

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah lakukan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Dengan Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat di Ruang Gadri Komplek Rumah Dinas Bupati Cilacap pada Senin (06/12/21). Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji bersama dengan Walikota Banjar Ade Uu Sekaesih.

Batas Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar telah diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sering kali batas-batas tersebut menjadi tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai acuan. Walikota Banjar menyampaikan, hal tersebut dipengaruhi juga dengan adanya perubahan secara alamiah.

“Batas daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Cilacap, sudah memiliki kepastian hukum dikarenakan ada perubahan lahan seperti di aliran sungai, ada daratan yang berubah. Dengan adanya tim survei, kita pastikan dimana batas-batasnya,” ucapnya.

Walikota Banjar mengatakan pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah tersebut juga tak lantas menjadikan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar terpisah. Akan tetapi menjadi semakin bersatu dan meningkatkan kerja sama antara kedua wilayah tersebut.

“Kesepakatan tadi kerjasamanya bukan hanya batas wilayah saja tetapi menghubungkan antara Kota Banjar dengan Kabupaten Cilacap yaitu dengan adanya beberapa jembatan. Ada beberapa jembatan, ada jembatan Cijantung dan jembatan Cijolang. Saya usul jembatan Cijolang jalannya bisa diperlebar, jika nanti dari Banjar diperlebar dan dari Cilacap diperlebar bisa menjadi jalan alternatif,” jelasnya.

Bupati Cilacap menyampaikan bahwa penetapan tapal batas daerah harus diprioritaskan proses pembangunan berjalan. Selain itu juga untuk mencegah adanya konflik baik itu antarwarga maupun antar pemerintah kota/kabupaten.

“Yang lebih penting lagi yaitu jembatan karena banyak warga Kota Banjar ke Kabupaten Cilacap begitu juga warga Kabupaten Cilacap ke Kota Banjar. Artinya bahwa hubungan ini sudah berjalan lama dan juga mendukung dari segi ekonomi,” ungkapnya.

Warga perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Kota Banjar yaitu di Kecamatan Dayeuhluhur justru mengirimkan hasil perkebunan ke Kota Banjar dikarenakan jarak yang lebih dekat daripada ke wilayah Kota Cilacap.

“Di Dayeuhluhur sana ada kopi, manggis, kolang-kaling dijualnya justru paling dekat ke Kota Banjar. Saya berterimakasih, karena ini masalah ekonomi. Selain itu juga banyak warga Cilacap yang bersekolah di Kota Banjar lagi-lagi karna faktor jarak yang lebih dekat. Nantinya dengan usulan pelebaran jalan, Pemkab akan membangun untuk mendukung ekonomi. Ini penting,” kata Bupati.

Dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dijelaskan bahwa tujuan penetapan dan penegasan batas daerah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menginginkan adanya one map policy yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP). (hen)

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji bersama dengan Walikota Banjar Ade Uu Sekaesih