Pemkab Cilacap Hibahkan Tanah dan Bangunan Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

0
92
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima oleh Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Kepala Biro Keuangan KKP RI Cipto Hadi Prayitno, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Suharta
image_pdfimage_print

CILACAP – Pemkab Cilacap memberikan hibah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima pada Jum’at (26/3) di ruang rapat Jalabhumi Kantor Pemkab Cilacap.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Kepala Biro Keuangan KKP RI Cipto Hadi Prayitno, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Suharta beserta para pejabat Pemkab Cilacap.

Sesuai dengan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 629/SJ.2/KP.440/II/2021 dan No. 028.1/NPHD/22021 tanggal 15 Februari 2021, aset yang dihibahkan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan Luas 5.339 m² yang terletak di Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah (Lokasi Dermaga) dengan nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Direncanakan tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk operasional dan perkantoran Stasiun PSDKP Cilacap

Selain itu juga Pemkab Cilacap memberi hibah Bangunan Gedung Kantor lain-lain (Dermaga), Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen (Gedung Kantor Pelabuhan Penyeberangan), Jaringan Sambungan ke rumah kapasitas kecil (PDAM), Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA (Pos Jaga/listrik 450 VA), Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA (Pos Jaga/listrik 1300 VA), Jaringan Telepon di atas tanah kapasitas kecil. Total nilai aset yang dihibahkan oleh Pemkab Cilacap untuk KKP mencapai total 4,4 Milyar.

Penyerahan cinderamata dari Pemkab Cilacap kepada KKP sebagai simbolis

Bupati melalui Wakil Bupati Cilacap menyampaikan bahwa hibah yang diberikan berupa tanah dan bangunan tersebut guna menunjang tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelayanan perkantoran dan mendukung operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

“Dalam hibah ini Pemkab Cilacap juga berharap bisa semakin memotivasi kami dalam membangun dan memajukan Kabupaten Cilacap tercinta. Semoga semua ini membawa keberkahan untuk kita semuanya,” ungkapnya.

Kepala Biro Keuangan KKP RI Cipto Hadi Prayitno menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemkab Cilacap yang telah memberikan hibah dan telah mendukung kinerja dari KKP.

“Jadi ini menunjukkan suatu bentuk kerjasama, dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentunya dalam rangka mendorong pengawasan sumber daya alam di Kabupaten Cilacap,” jelasnya.

Usai acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan acara Lunching Inovasi Pelayanan Publik ‘Cekatan’ Cek Kapal Tanpa Antrian Stasiun PSDKP Cilacap. Acara launching dibuka dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Kepala Biro Keuangan KKP RI Cipto Hadi Prayitno, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Suharta serta disaksikan oleh para pejabat Pemkab Cilacap.

Pengguntingan pita pada acara Launching Inovasi Pelayanan Publik ‘Cekatan’ Cek Kapal Tanpa Antrian Stasiun PSDKP Cilacap yang dilakukan oleh Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Kepala Biro Keuangan KKP RI Cipto Hadi Prayitno, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Suharta serta disaksikan oleh para pejabat Pemkab Cilacap

Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman sangat menyambut baik dengan adanya inovasi tekhnologi ‘Cekatan’ yang diberikan PSDKP untuk para nelayan di Cilacap yang nantinya akan mempermudah dalam pengecekan kapal.

“Sesuatu hal yang luar biasa ditengah pandemi dengan memanfaatkan tekhnologi yang tadinya prosesnya agak lama karena antrian, maka sekarang nelayan cilacap bisa cek kapal melalui pendekatan tekhnologi yang akan lebih cepat dan ini gratis,” terangnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP menjelaskan bahwa inovasi yang baru ada di Cilacap ini nantinya nelayan yang akan dihampiri untuk layanan mendapatkan surat laik operasi apabila kapal sudah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis.

“Kalau dulu, nelayan yang datang ke kantor lalu mengambil nomor antrian lalu dicatat kemudian pengawas yang turun ini waktunya lebih lama. Dengan ‘Cekatan’ ini, kita yang akan mendekatkan kapal yang sudah siap diperiksa sehingga perkiraan waktu 10 menit sudah bisa selesai. Jadi lebih cepat dan efisien waktu,” jelasnya. (hen)