Wabup serahkan SPMK kepada Rekanan

0
295
image_pdfimage_print

HUMAS CILACAP. Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK kepada rekanan untuk 375 kegiatan difinitif, di Aula Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang/DPUPU, Selasa (22/05).

Kepala DPUPR Kabupaten Cilacap, Alexander Ristiyanto dalam kesempatan tersebut melaporkan, pada tahun 2018, DPUPR menangani 375 kegiatan anggaran definitif. Dari jumlah tersebut 118 kegiatan dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung dan 256 kegiatan melalui lelang elektronik. Dari 256 kegiatan yang dilelang, 13 kegiatan masuk masa sanggah dan 9 kegiatan di retender.

Ristiyanto menegaskan, kepada para penyedia  untuk benar-benar menjaga kerjasama dan komunikasi dengan baik. Karena proses yang ditempuh para penyedia cukup panjang untuk mendapatkan pekerjaan.

Terhadap pekerjaan yang berada di titik padat, Ristiyanto menegaskan, agar pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan baik mulai dari penempatan material maupun aktivitas pekerjanya, mengingat tiga minggu lagi masyarakat akan merayakan lebaran. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan, tidak mengganggu arus mudik, dan kualitas pekerjaan sesuai standar, ujar Ristiyanto.

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam kesempatan tersebut mengatakan, penyerahan SPMK merupakan starting poin bagi penyedia jasa setelah berjuang untuk menang dalam lelang. Artinya setelah berhasil menang dalam lelang,  bukan berarti tugas sudah selesai. Perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada saudara semua harus dijaga dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik kepada masyarakat Cilacap pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada khususnya.

Lebih lanjut Wabup berharap, para penyedia/rekanan juga merasa memiliki Kabupaten Cilacap, dengan menunjukan kinerja dan hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Artinya, setiap Proyek yang dilaksanakan nantinya harus benar-benar Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Manfaat dan Tepat Sasaran.

Wabup juga minta kepada rekanan untuk tidak main main dengan kegiatan yang didanai APBD Cilacap.  Pengusaha pasti berupaya mencari keuntungan yang muaranya untuk menafkahi keluarga. Tapi ini uang rakyat.  Untuk itu Wabup mengajak kepada rekanan untuk menafkahi keluarga dengan uang yang halal dan barokah.

Wabup juga menegaskan bahwa, Pemkab Cilacap tidak akan mentolerir rekanan yang  nakal. Apabila ada kontraktor yang terbukti melakukan pekerjaan tidak sesuai standar atau menyalahgunakan anggaran, Pemkab Cilacap akan mengoptimalkan sistem blacklist. Daftar hitam ini tidak hanya mencantumkan nama perusahaan, tetapi juga pemiliknya.

Pembangunan di Cilacap harus sesuai aturan. Boleh cari untung, tapi yang wajar, sehingga kegiatannya tidak perlu di sub-sub kan, ujar Wabup.

Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto dalam kesempatan yang sama menegaskan, Polres Cilacap siap mendukung Pemkab Cilacap untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sesuai standar. Untuk itu rekanan diminta dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.  Apabila ada oknum yang meminta jatah mengatasnamakan pejabat atau pihak lain, Polres Cilacap siap turun tangan, ujar Kapolres. (hromly)