Penegakan PPKM Darurat, 29 Pelaku Usaha Jalani Persidangan Tipiring

CILACAP – Sejumlah warga dan pelaku usaha menjalani persidangan tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran Perda Kabupaten Cilacap No 5 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit. 29 pelanggar menjalani persidangan yang dilaksanakan di lapangan Tugu Kecamatan Kroya, Senin (19/7). Persidangan di pimpin oleh Hakim Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Para pelaku pelanggaran protokol kesehatan adalah hasil dari pelaksanaan operasi yustisi yang dilakukan oleh tim satgas penanganan Covid-19 Cilacap di empat kecamatan yaitu Kecamatan Kesugihan, Maos, Binangun dan Kroya. Persidangan kali ini merupakan persidangan yang ketiga yang diselenggarakan di masa penerapan PPKM Darurat.

Wakil Bupati (Wabup) Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditemui saat melihat langsung pelaksanaan persidangan menyampaikan persidangan tipiring yang diselenggarakan hari ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melaksanaan PPKM Darurat dan menegakan aturan yang telah dibuat.

“Persidangan ini adalah komitmen untuk menegakkan aturan yang telah dibuat. Ini adalah wujud sayang kepada masyarakat agar PPKM Darurat ini bisa dipatuhi dengan baik,” kata Wabup Syamsul Auliya Rachman.

Wakil Bupati, Komandan Lanal Cilacap beserta perwakilan FORKOPIMDA saat meninjau pelaksanaan Persidangan Pelanggaran Perda di Kecamatan Kroya.

Dari pelaksanaan persidangan pelanggaran paling banyak yang dilakukan pelaku usaha adalah masih melayani makan di tempat, Wabup berharap agar para pelaku usaha terutama kuliner agar mematuhi aturan dimasa PPKM darurat mulai dari jam operasional serta tidak menyediakan fasilitas makan di tempat.

Dari sidang di tempat tindak pidana ringan yang diselenggarakan di Kecamatan Kroya, dari 29 pelanggar diperoleh denda sebesar Rp 3.921.000,- dan biaya perkara sebesar Rp 29.000,- . Hakim Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap telah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam proses administrasi peradilan, jadi nama pelanggar akan langsung tersimpan dalam sistem.

“Kami telah menggunakan SIPP, jadi kedepannya saat pelanggar melakukan pelanggaran kembali bisa langsung terlihat dan kami akan memberikan putusan terberat. Jadi saya berharap agar para pelanggar untuk mematuhi peraturan dan tidak mengulanginya,” kata Hakim Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.