29 November 2022

Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang diselenggarakan di Fave Hotel pada Kamis (24/11/22).

CILACAP – Dalam menajemen pemerintahan, sistem pengawasan yang baik sangat diperlukan sebagai landasan terlaksananya peran dan fungsi yang sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang diselenggarakan di Fave Hotel pada Kamis (24/11/22).

Dalam laporan penyelenggara yang disampaikan oleh Plt. Inspektur Kabupaten Cilacap Taryo disampaikan bahwa tujuan diadakannya acara tersebut yaitu guna tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh peserta mengenai upaya-upaya mencapai tujuan dan sasaran peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Consulting Partner dan Quality Assurance menuju Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel.

“Kemudian agar tersosialisasinya kebijakan-kebijakan pengawasan di wilayah Kabupaten Cilacap untuk pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik, menyampaikan informasi hasil pengawasan Aparat, pengawasan internal Pemerintah di Kabupaten Cilacap, serta akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP,” jelasnya.

Acara LARWASDA tersebut diikuti oleh Ketua DPRD, Ketua Komisi A DPRD, Asisten Sekda, Inspektur Kabupaten tetangga, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat, perwakilan Kepala Desa dan Lurah serta Pejabat terkait dari unit kerja yang merupakan obyek pengawasan Tahun 2021 dan semester I tahun 2022. Dihadirkan juga 2 orang narasumber dalam acara tersebut yaitu Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Antonius Tri Hananto dan Kepala Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Adi Gemawan.

Ditemui usai acara, Pj Bupati dalam menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan kini bukan lagi pengawasan yang bersifat menakut-nakuti melainkan berubah yaitu dengan melakukan manajemen resiko.

“Manajemen resiko dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penutupan. Ini harus dikomitmenkan bersama, jangan sampai ada itikad yang tidak baik dari semua OPD, dan dengan didukung oleh DPRD, Saya kira sudah jelas sekali bahwa semua harus on the track,” ucapnya.

Keterbukaan akses untuk publik juga akan menjadi hal yang diutamakan oleh Pj Bupati karena dengan adanya transparansi informasi yang diperoleh oleh masyarakat maka dapat menjadikan fungsi kontrol sosial.

“Dan kita mesti membuka kanal sebanyak-banyaknya untuk keterbukaan informasi publik. Bagaimana agar publik bisa mengakses informasi-informasi tentang APBD, kegiatan-kegiatan pemerintah, yang dalam hal ini supaya masyarakat bisa mengontrol,” terangnya.

Pj Bupati juga berharap agar nantinya Inspektorat Kabupaten Cilacap dapat mengadakan Whistle Blowing System (WBS). WBS berfungsi untuk mengontrol ketika ada aduan oleh seseorang kemudian melaporkan dengan mencantumkan data yang benar terkait adanya penyimpangan atau tidak dengan menyertakan data yang valid.

“Jadi ketika melaporkan kepada kita terkait apa saja yang ditemui di OPD, tentunya harus kita tindak lanjuti dan harus tahu penyebabnya. Kalau yang lain tentang Reformasi Birokrasi, SAKIP, jadi Kabupaten Cilacap harus lebih bagus,” kata Pj. Bupati. (hen)