28 September 2022

Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin secara langsung oleh Bupati Tatto Suwarto Pamuji pada Selasa (6/9/2022) di Ruang Prasanda Komplek Pendopo Wijayakusuma Cakti.

CILACAP – Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah pasca adanya kenaikan BBM, Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin secara langsung oleh Bupati Tatto Suwarto Pamuji pada Selasa (6/9/2022) di Ruang Prasanda Komplek Pendopo Wijayakusuma Cakti.

Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya Rakor ini diharapkan menjadi upaya untuk mengendalikan inflasi dampak dari adanya kenaikan BBM yang sebelumnya masyarakat Kabupaten Cilacap pun telah terkena dampak adanya pandemi Covid-19 dan baru memulai kembali bangkit.

“Kan kita baru mau mulai bangkit, belum sepenuhnya bangkit tetapi sudah mulai menggeliat. Dengan adanya kenaikan BBM ini, hanya satu yaitu kita harus kompak. Kerjasama dan sama-sama bekerja semua,” ucapnya.

Nantinya, dengan bersatunya kesepakatan dan pemahaman jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap dalam Rakor tersebut maka akan semakin terkendali kenaikan harga di Kabupaten Cilacap itu sendiri.

“Kita tujuannya satu yaitu menyelamatkan ekonomi Kabupaten Cilacap. Kita juga undang Forkopimda ini untuk nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga untuk mengawal pemberian bantuan sosial,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa dukungan Pemerintah Daerah sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum yaitu digunakan untuk program perlindungan sosial, untuk usaha mikro, ojek, nelayan dan angkutan umum.

“Termasuk penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum. Intinya nanti kita siapkan dana-dana tersebut untuk bulan Oktober sampai dengan Desember, dan kami sudah menghitung 2% yaitu sekitar 6,7 miliar,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Arida Puji Hastuti dalam Rakor tersebut menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi kenaikan BBM yang akan disalurkan melalui PT. POS Indonesia dan Kabupaten Cilacap menerima 182.500 KPM.

“Masing-masing KPM akan menerima per bulan sebesar Rp 150.000 dalam 4 bulan yaitu September hingga Desember sehingga total Rp 600.000 yang akan disalurkan dalam dua tahap,” jelasnya.

Disampaikan juga bahwa Kemensos akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 kepada penerima upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kemudian BPNT sebesar Rp 200.000 per KPM akan disalurkan melalui Bank Mandiri atau agen e-Warong pada bulan agustus kepada sebanyak 133.231 KPM. (hen)