29 Juni 2022

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang bertempat di Ruang Jalabhumi Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap pada Selasa (21/06/22).

CILACAP – Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang bertempat di Ruang Jalabhumi Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap pada Selasa (21/06/22). Rakor tersebut diikuti baik secara luring maupun daring.

Turut hadir secara luring dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Sujito, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Arida Puji Hastuti, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dian Setia Budi,  Asisten Administrasi Umum Sumbowo, perwakilan dari OPD, BUMN dan BUMD, serta anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap.

Wakil Bupati dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa adanya Pandemi Covid-19 yang sudah melanda selama lebih kurang 2 tahun, berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Cilacap pada Tahun 2021 antara lain angka kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 naik sebesar 0,21% atau 3.110 jiwa menjadi 11,67% atau 201.710 jiwa penduduk miskin.

“Angka tersebut berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,79%, namun masih di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,14%. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Cilacap masuk Kategori Kuning setelah Tahun 2020 masuk Kategori Merah,” ucapnya.

Disebutkan juga bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 109/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 Tahap Kedua, jumlah jiwa miskin di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.000.199 jiwa dan keluarga miskin sebanyak 348.520 KK. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 meningkat dari 9,1% menjadi 9,97%.

“Saya berharap pada Tahun 2022 ini, program penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Target kedepannya zona kuning ini bisa menuju zona hijau, itu harapan kita. Makanya kita kerja keras dan banyak inovasi,” kata Wakil Bupati.

Disampaikan juga oleh Wakil Bupati bahwa Pemkab Cilacap mengoptimalkan anggaran APBD Tahun 2022 terkait dengan penanganan kemiskinan yaitu sebesar 74 Miliar untuk menangani 73 Desa yang masuk dalam kategori Desa Miskin di Cilacap.

“Ini agar benar – benar dimanfaatkan, khususnya bagi yang sudah mendampingi ke desa – desa nanti ada usulan dari desa mungkin bisa menjadi prioritas untuk direalisasikan. Saya mendorong Pak Sekda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hasilnya bisa dimanfaatkan untuk program yang bisa direalisasikan,” jelasnya.

Dalam Rakor tersebut, dilakukan pemaparan materi perihal Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian materi selanjutnya yaitu perihal Percepatan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Berbasis Aplikasi Simsos yang merupakan terobosan baru dari Dinas Sosial dan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial. (hen)